Aksi Mahasiswa “Indonesia Gelap” Dinilai sebagai Bentuk Kekecewaan Publik
Pesankata.com, Jakarta – Gerakan mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” serta maraknya tagar #KaburAjaDulu di media sosial dianggap sebagai wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi negara saat ini. Gelombang protes ini dipicu oleh berbagai kebijakan pemerintah, seperti pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun yang berdampak pada layanan publik, program makan bergizi gratis (MBG), serta revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Aksi unjuk rasa telah berlangsung di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya sejak Senin (17/2), dengan puncak demonstrasi dijadwalkan pada Kamis (20/2).
Menurut Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, gerakan “Indonesia Gelap” dan tagar #KaburAjaDulu mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap situasi politik dan ekonomi di Tanah Air. Ia menilai, banyak masyarakat yang awalnya berharap pemimpin baru pasca-Pemilu 2024 dapat membawa perubahan positif, seperti peningkatan lapangan kerja dan daya beli. Namun, harapan tersebut justru berujung kekecewaan.
“Banyak yang berharap setelah pemilu, ada perubahan signifikan dalam kehidupan mereka, seperti peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Namun, harapan itu belum terwujud sehingga timbul gerakan seperti ini,” ujar Lili pada Selasa (18/2).
Senada dengan Lili, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, menilai keresahan publik terhadap kebijakan pemerintah semakin meningkat. Ia menyoroti pemangkasan anggaran yang lebih difokuskan pada program kontroversial seperti MBG, sementara sektor esensial seperti tunjangan kinerja dosen tidak mendapatkan perhatian yang cukup.
“Ada paradoks dalam kebijakan pemerintah yang memicu keresahan publik. Jika ini tidak segera diklarifikasi dan dijelaskan secara transparan, gerakan protes bisa terus berkembang,” ujar Ali.
Lebih lanjut, Ali menilai bahwa apabila pemerintahan Prabowo Subianto tidak segera merespons isu ini dengan baik, maka potensi eskalasi demonstrasi semakin besar. Ia memperingatkan bahwa ketidakpuasan publik dapat berdampak pada turunnya citra pemerintahan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyarankan agar pemerintah segera memberikan tanggapan yang tepat terhadap aksi demonstrasi ini. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap defensif maupun agresif, karena respons yang berlebihan justru bisa memperbesar gerakan tersebut.
“Pemerintah sebaiknya segera merespons aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan publik. Jangan sampai gerakan ekstra parlementer semakin membesar karena kesalahan dalam merespons,” kata Agung.
Respons Pemerintah
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menolak narasi “Indonesia Gelap” yang digaungkan oleh mahasiswa dalam aksi unjuk rasa. Ia menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak warga negara, namun tetap meminta agar tidak ada penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan.
“Kami menghormati aspirasi masyarakat, tapi jangan sampai ada narasi yang menyesatkan. Indonesia tidak dalam kondisi gelap,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap optimis dan bersatu dalam membangun Indonesia, mengingat pemerintahan baru berjalan selama empat bulan dan masih memerlukan waktu untuk merealisasikan berbagai program.
Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi tagar #KaburAjaDulu sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang ingin mencari peluang kerja di luar negeri. Ia mengakui bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik di dalam negeri.
“Ini menjadi tantangan bagi kami. Jika aspirasi masyarakat adalah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, maka pemerintah harus berupaya menciptakan lebih banyak peluang kerja di dalam negeri,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).
Pemerintah kini menghadapi tekanan untuk segera merespons keresahan publik guna mencegah semakin meluasnya gerakan protes ini.
