OPM Peringatkan Indonesia: Hentikan Pendirian Pos Militer di Puncak Jaya
Pesankata.com, Wamena – Juru Bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom, mengungkapkan bahwa dua tokoh penting dalam struktur militer Papua Merdeka telah mengadakan pertemuan strategis. Mereka adalah Lekagak Telenggen, yang saat ini menjabat sebagai komandan operasi umum Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) untuk seluruh wilayah, dan Yuniro Enumbi, pemimpin kelompok bersenjata yang beroperasi di Distrik Yambi, Puncak Jaya.
Pertemuan keduanya dikatakan berlangsung dalam suasana serius, membahas keprihatinan atas peningkatan kehadiran militer Indonesia di Puncak Jaya. Menurut Sebby, pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar membangun pos-pos militer baru di wilayah yang dianggap sebagai zona operasi TPNPB.
Dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta pada Minggu (6/4/2025), Sebby menyampaikan bahwa hasil pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bersama: seluruh aktivitas pembangunan pos militer oleh pemerintah Indonesia di wilayah Puncak Jaya harus segera dihentikan. OPM menilai langkah ini sebagai bentuk penjajahan baru dan ancaman terhadap perjuangan mereka.
Sebby juga mengeluarkan peringatan keras bahwa jika permintaan tersebut diabaikan, maka pihak TPNPB siap melakukan langkah militer. Ia menegaskan bahwa pasukan bersenjata OPM telah bersiap melakukan operasi perlawanan terhadap TNI-Polri jika pos militer terus dibangun.
“Kami tidak akan tinggal diam. Bila pembangunan pos tersebut tetap dilanjutkan, maka pasukan TPNPB akan memulai operasi bersenjata sebagai bentuk perlawanan terbuka,” tegas Sebby.
Ia juga menyampaikan pesan dari Lekagak Telenggen yang menyatakan bahwa pihaknya tetap akan melawan keberadaan militer Indonesia di seluruh wilayah Papua. Menurut Sebby, beberapa aksi penyerangan terhadap pos militer telah terjadi di berbagai wilayah seperti Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Sinak.
Sebby menambahkan bahwa operasi ini tidak hanya akan bersifat lokal, tetapi berpotensi meluas ke seluruh 36 komando daerah pertahanan yang dimiliki TPNPB di Papua. Ini menandakan potensi eskalasi konflik yang lebih luas di wilayah tersebut.
