Dihadang Warga dan Aktivis, Kunjungan Menteri Bahlil ke Raja Ampat Tuai Protes Tambang Nikel
Pesankata.com, Papua Barat Daya – Lawatan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Pulau Gag, Raja Ampat, pada awal Juni 2025 berubah menjadi sorotan tajam usai dirinya disambut dengan teriakan protes dari warga dan aktivis lingkungan. Kunjungan yang ditujukan untuk meninjau langsung polemik tambang nikel oleh PT GAG Nikel justru memperlihatkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat adat.
Momen panas terjadi ketika Bahlil tiba di dermaga Pulau Gag. Dalam video yang tersebar luas, terdengar seorang warga mengenakan atribut adat meneriakkan kata-kata keras seperti “penipu” dan “menipu rakyat Raja Ampat”. Sejumlah mahasiswa juga ikut menyuarakan kekecewaan, sebelum akhirnya suasana berhasil diamankan aparat.
Para aktivis menganggap Bahlil lebih condong membela kepentingan korporasi dibanding rakyat. Mereka juga menyatakan bahwa warga adat tidak pernah dilibatkan dalam proses perizinan maupun konsultasi sebelum aktivitas tambang dimulai.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil membela diri dengan menyatakan bahwa izin pertambangan tersebut sudah keluar sejak 2017, sebelum dirinya menjabat. Ia menegaskan tidak mengeluarkan izin baru dan hanya menjalankan fungsi pengawasan agar semuanya sesuai prosedur.
“Tambang itu tidak di kawasan konservasi atau spot wisata seperti Piaynemo. Saya hanya ingin memastikan tidak ada pelanggaran,” katanya dalam keterangan pers.
Namun pernyataan itu tidak meredakan kekhawatiran publik. Organisasi lingkungan seperti Greenpeace tetap menyuarakan protes, menyebut bahwa kerusakan ekosistem laut dan hutan akan tetap berdampak luas terhadap wilayah Raja Ampat secara keseluruhan.
“Jangan hanya melihat peta administratif. Raja Ampat itu satu kesatuan ekologi,” tegas Gerson Samori dari Greenpeace Papua.
Desakan juga datang dari DPR RI. Sejumlah anggota Komisi IV dan VII mendesak agar izin PT GAG Nikel dievaluasi atau bahkan dicabut, mengingat dampaknya yang dinilai mengancam lingkungan dan budaya lokal.
“Kalau sudah tahu izinnya bermasalah, hentikan. Jangan cari-cari alasan di depan rakyat,” kritik seorang anggota DPR dari Fraksi Gerindra.
Kunjungan ini memperlihatkan bahwa komunikasi pemerintah dengan masyarakat lokal masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam isu sensitif seperti tambang. Protes yang meledak menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya harus selaras dengan suara rakyat dan keberlanjutan lingkungan.
