Nadiem Diperiksa Terkait Chromebook Rp10 Triliun
Pesankata.com, Jakarta – Senin pagi, 23 Juni 2025, mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Ia datang dengan tenang, mengenakan batik krem dan membawa tas besar hitam, ditemani oleh kuasa hukumnya. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan Chromebook oleh Kemendikbudristek.
Proyek pengadaan senilai Rp9,9 triliun ini berlangsung antara 2019 dan 2022. Kejaksaan melalui Jampidsus telah menyatakan kasus ini masuk tahap penyidikan sejak pertengahan Mei. Pemeriksaan terhadap Nadiem difokuskan pada sejauh mana perannya dalam proses pengawasan proyek tersebut.
Juru bicara Kejagung menyatakan, penyidik ingin mengetahui apakah ada intervensi kebijakan dari Nadiem terkait spesifikasi dan proses pengadaan Chromebook, terutama mengingat sebelumnya sudah dilakukan uji coba yang hasilnya tidak memuaskan akibat kendala jaringan.
Meski uji coba tersebut dianggap tidak efisien, pemilihan Chromebook tetap dilanjutkan. Hal ini memunculkan kecurigaan adanya arahan tertentu dari pejabat tinggi di kementerian. Dugaan ini menjadi titik penyelidikan yang terus dikembangkan oleh penyidik.
Sebanyak 28 orang telah diperiksa, termasuk dua mantan stafsus Nadiem yang juga turut digeledah rumahnya. Dana proyek berasal dari DAK dan dana pendidikan nasional, menjadikannya sebagai salah satu proyek TI terbesar di sektor publik.
Saat tiba di lokasi pemeriksaan, Nadiem tidak memberi keterangan kepada media, namun menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama penuh. Pengacaranya, Hotman Paris, menegaskan bahwa kliennya akan memberikan semua informasi yang dibutuhkan penyidik.
Kejagung kini menelusuri kemungkinan kerugian negara dan mengkaji dokumen serta fakta lapangan. Pemeriksaan terhadap Nadiem bisa menjadi kunci untuk mengetahui siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas proyek yang kini jadi sorotan publik.
Kasus Chromebook ini membuka diskusi besar tentang efektivitas digitalisasi pendidikan dan pengawasan anggaran. Apakah akan muncul tersangka dari kalangan pimpinan kementerian, atau reformasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan teknologi? Jawabannya kini bergantung pada hasil pemeriksaan lanjutan.
