Presiden Prabowo Cabut Izin Tambang Raja Ampat, Begini Tanggapan Bambang Haryadi
Pesankata.com, Jakarta – Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kelestarian lingkungan mendapat dukungan kuat dari Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyusul keputusan pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan nikel di kawasan Geopark Raja Ampat. Menurut Bambang, langkah tegas ini menandai arah baru kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai ekologis yang berkelanjutan.
“Keputusan Presiden bukan hanya administratif, tetapi merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat lokal dan komitmen jangka panjang terhadap alam Indonesia,” ujar Bambang dalam keterangannya, Selasa (10 Juni 2025). Ia menilai kebijakan ini menandai bahwa negara hadir melindungi kekayaan alam Nusantara dari eksploitasi berlebihan.
Empat perusahaan tambang yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Semuanya beroperasi dalam batas kawasan Geopark Raja Ampat, yang dikenal sebagai salah satu kawasan biodiversitas laut terkaya di dunia.
Meskipun demikian, IUP milik PT Gag Nikel—anak usaha Antam yang beroperasi di luar wilayah Geopark—tidak ikut dicabut, tetapi aktivitasnya dihentikan sementara sembari menunggu evaluasi lebih lanjut. Pemerintah juga menegaskan pengawasan ketat terhadap kegiatan perusahaan tersebut.
Bambang menekankan bahwa ini bukan akhir dari proses. Ia menyebut dua agenda utama yang akan dikawal oleh DPR: rehabilitasi kawasan bekas tambang dan perombakan tata kelola perizinan tambang, terutama di daerah konservasi dan pulau-pulau kecil yang rentan.
“Kita ingin pembangunan berkelanjutan, di mana alam dilindungi, rakyat dilibatkan, dan aturan ditegakkan dengan adil,” katanya. Ia pun menyebut bahwa keputusan ini menjadi simbol keberanian politik dalam menghadapi tekanan industri yang selama ini menguasai sektor sumber daya alam.
Langkah Presiden Prabowo ini menjadi momen penting dalam arah kebijakan lingkungan nasional. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan legislatif, diharapkan Indonesia mampu menjaga warisan alamnya sekaligus membangun masa depan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
