Ajudan Gubernur Kaltim Intimidasi Jurnalis, AJI Murka!
Pesankata.com, Samarinda – Tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Ajudan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud terhadap jurnalis, tentu mengusik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Samarinda. Sejumlah jurnalis mengaku mengalami hal tersebut saat meliput Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar yang dihadiri oleh Rudy Mas’ud. Insiden ini dinilai sebagai bentuk penghalangan terhadap kebebasan pers yang dilindungi undang-undang.
Insiden pertama terjadi pada Sabtu malam, 19 Juli 2025. Saat wawancara doorstop dengan Rudy Mas’ud selesai, seorang ajudan pria dengan gestur mengintimidasi meminta wartawan menghentikan pertanyaan. Ia bahkan menyentuh fisik jurnalis, termasuk menekan pergelangan tangan dan bahu salah satu reporter yang tengah merekam video.
Dua hari berselang, pada Senin 21 Juli 2025, seorang ajudan perempuan kembali bersikap intimidatif. Dengan nada tinggi, ia melontarkan kalimat “kutandai mas yang ini” kepada jurnalis yang bertanya. Setelah sesi tanya jawab, jurnalis tersebut dihampiri lagi oleh dua ajudan dan dimintai identitas.
Menanggapi hal ini, AJI Samarinda menyatakan sikap tegas. Mereka menuntut permintaan maaf terbuka dari Rudy Mas’ud serta evaluasi terhadap ajudan yang melakukan tindakan represif. AJI menilai peristiwa ini melanggar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi.
“Ini bentuk penghalangan terhadap kemerdekaan pers. Kami tidak akan diam,” tegas Yuda Almerio, Ketua AJI Samarinda.
Pihak Pemerintah Provinsi Kaltim pun memberi klarifikasi melalui Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Syarifah Alawiyah. Ia menyebut situasi saat itu melelahkan dan meminta semua pihak saling memahami. “Tidak ada maksud intimidasi, hanya miskomunikasi dan kelelahan di lapangan,” ujarnya.
Namun AJI menilai alasan kelelahan tak bisa dijadikan pembenaran. Mereka mengajak semua media, organisasi jurnalis, dan masyarakat sipil untuk mengawal kasus ini agar tidak dibiarkan berlalu tanpa tindak lanjut. Solidaritas pers, menurut mereka, adalah benteng terakhir menjaga ruang demokrasi.
