Pesankata.com, Kutai Kartanegara – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mendorong transformasi pengelolaan keuangan daerah dengan memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak bisnis daerah.

Menurutnya, selama ini APBD lebih banyak digunakan untuk pengeluaran rutin tanpa strategi bisnis yang berkelanjutan.

“Kita tidak boleh terus-menerus mengandalkan dana perimbangan dari pusat. Kukar punya banyak potensi yang harus bisa menghasilkan sendiri,” ujarnya.

Ahmad Yani menilai sektor pertambangan, migas, perkebunan, hingga pertanian berpeluang besar menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola dengan pendekatan wirausaha. Namun, potensi tersebut belum dijalankan dengan perhitungan bisnis yang matang.

“Kita harus menjadi entrepreneur, memanage potensi itu, dan menjadikan BUMD sebagai pelaku utama bisnis daerah,” katanya.

Ia mengkritisi minimnya peran BUMD dalam proyek besar daerah, khususnya infrastruktur, yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

“Bayangkan, proyek infrastruktur kita nilainya triliunan, tapi tidak satu pun BUMD dilibatkan sebagai kontraktor. Padahal kontraktor biasa saja bisa untung, apalagi kalau pemerintah yang punya,” tegasnya.

Ahmad Yani mengusulkan BUMD difungsikan sebagai kontraktor daerah yang bisa mengikuti tender APBD. Dengan begitu, sebagian dana yang dikeluarkan pemerintah dapat kembali menjadi PAD.

“Kalau kita keluar Rp1 triliun, minimal kembali Rp500 miliar. Itu logis dan realistis,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa strategi ini bukan sekadar wacana. DPRD, kata Ahmad Yani, sudah menyiapkan langkah-langkah dan menunggu aksi nyata dari pihak eksekutif.

“Kita ingin APBD bukan hanya untuk belanja, tapi juga investasi. Kalau hanya keluar tanpa kembali, kita tidak akan pernah maju. Harus ada keuntungan dan dampak nyata bagi daerah,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan