Ponpes Tenggarong Seberang Tegaskan Komitmen Rekonsiliasi di DPRD Kukar
Pesankata.com, Kutai Kartanegara – Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Tenggarong Seberang, Elwansyah Elham, menegaskan komitmennya untuk rekonsiliasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Selasa (26/8/2025). Forum ini digelar di Ruang Banmus DPRD Kukar dengan melibatkan Kementerian Agama Kukar, TRC-PPA Kaltim, psikiater, psikolog, tim ad-hoc, serta perwakilan pondok pesantren.
Dalam pernyataannya, Elwansyah menekankan bahwa tujuan utama pihaknya hadir bukan untuk memperkeruh keadaan. Ia menyebut langkah ini sebagai upaya islah atau perbaikan, sekaligus rekonsiliasi demi terciptanya pendidikan yang lebih baik di Kukar. “Tujuan utama kami datang ke sini untuk islah, memperbaiki dan memperbaharui. Kedua, untuk rekonsiliasi,” ujarnya.
Elwansyah juga memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, yang dinilai mampu menciptakan ruang diskusi produktif dengan suasana rapat yang kondusif. Ia menganggap forum ini sebagai wadah tepat untuk berdialog terbuka dan mencari solusi bersama.
Selain itu, ia menanggapi isu bahwa Ponpes Tenggarong Seberang bersifat eksklusif. Menurutnya, anggapan tersebut muncul karena sejumlah ustaz di ponpes aktif di berbagai organisasi penting, mulai dari DPRD, Forum Komunikasi Pondok Pesantren, hingga Forum Kerukunan Umat Beragama. “Kalau itu digiring ke opini negatif, saya tidak tahu. Tapi ini bentuk kiprah nyata,” tegasnya.
Lebih jauh, Elwansyah memperkenalkan sistem etika yang diterapkan di lingkungan ponpes dengan nama “Dedi Asyik”. Konsep ini merupakan singkatan dari Diagnosa, Evaluasi, Desain ulang, dan Implementasi. Sedangkan Asyik dimaknai sebagai sikap akomodatif terhadap masukan dari pihak manapun demi perbaikan.
Ia menegaskan bahwa keberadaan para ustaz dalam posisi strategis justru menjadi kontribusi nyata untuk pembangunan pendidikan dan sosial masyarakat Kukar. Hal itu menurutnya perlu dipahami secara positif, bukan dijadikan dasar penilaian eksklusif.
Dalam forum tersebut, Elwansyah menutup pernyataannya dengan ajakan agar semua pihak dapat mencari jalan tengah yang selektif, rekomendatif, dan kompetitif demi kemajuan pendidikan. “Mari kita melangkah bersama menuju rekonsiliasi. Kami siap terbuka demi pendidikan yang lebih baik di Kukar,” pungkasnya.
Dengan adanya komitmen ini, DPRD Kukar berharap proses dialog dapat menghasilkan solusi konkret yang tidak hanya menyentuh aspek kelembagaan pondok, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan dunia pendidikan di daerah tersebut.
