Pesankata.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta pihak yang menolak gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden kedua RI Soeharto agar menerima keputusan pemerintah.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pagelaran wayang dalam rangka HUT ke 61 Partai Golkar di Jakarta Barat pada Jumat 14 November 2025. Ia berharap perbedaan pandangan tidak menimbulkan eskalasi. Ia juga menilai bahwa sikap saling menghormati penting dalam ruang politik nasional.
Bahlil menilai pro dan kontra sebagai bagian dari dinamika negara demokrasi. Ia menyebut tidak ada manusia yang sempurna. Ia menegaskan bahwa Golkar menganggap Soeharto sangat layak mendapatkan gelar tersebut.
Menurutnya, Partai Golkar memiliki kewajiban moral untuk memperjuangkan pemberian gelar kepada tokoh yang pernah memimpin Golkar dan memegang jabatan presiden selama 32 tahun. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional melalui Keppres Nomor 116/TK/Tahun 2025.
Penolakan terhadap pemberian gelar tetap muncul dari sejumlah tokoh dan kelompok masyarakat. Salah satu kritik disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, yang menilai pemerintah tidak mendengarkan suara publik. Ia menyebut penetapan gelar tidak dapat dilepaskan dari catatan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru. Ia juga menyinggung beberapa peristiwa, seperti penghilangan paksa, penembakan misterius, dan insiden kekerasan menjelang 1998 yang masih dianggap belum tuntas hingga saat ini.
Jaringan GUSDURian juga menyatakan penolakan terbuka. Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, menilai penganugerahan gelar tersebut membuka kembali luka sejarah. Ia menyebut langkah pemerintah bertentangan dengan nilai demokrasi yang tumbuh sejak reformasi 1998. Menurutnya, rekonsiliasi tidak dapat dibangun tanpa mengakui sejarah secara jujur. Ia menyatakan bahwa penolakan ini tidak bertujuan menafikan jasa Soeharto, tetapi menolak pengaburan konteks politik masa lalu.
Aksi masyarakat juga terjadi di sejumlah daerah. Di Yogyakarta, massa menggelar unjuk rasa di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Perwakilan aksi menyatakan keberatan terhadap simbolisasi Soeharto sebagai pahlawan nasional. Mereka menilai Soeharto memiliki rekam jejak politik yang tidak dapat dilepaskan dari kekerasan negara di masa lalu. Aksi berlangsung tertib dan aparat keamanan melakukan pengawasan.
Pakar politik dari sejumlah universitas menilai polemik gelar pahlawan akan terus muncul selama belum ada mekanisme evaluasi sejarah yang komprehensif. Mereka menilai pemerintah perlu membuka ruang dialog lebih luas agar kebijakan simbolik tidak memunculkan polarisasi. Data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa setiap tahun pemerintah menerima puluhan usulan gelar pahlawan, namun proses verifikasi tetap mengikuti standar ketat tim penilai gelar.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengenai penetapan gelar Soeharto juga menimbulkan perdebatan di ruang digital. Analisis percakapan publik di media sosial menunjukkan peningkatan diskusi tentang rekam jejak Orde Baru. Beberapa pengguna menilai bahwa jasa Soeharto dalam pembangunan ekonomi layak diapresiasi. Namun sebagian lainnya menilai catatan pelanggaran HAM masih menjadi faktor penolakan utama.
Situasi terkini menunjukkan bahwa pemerintah belum berencana meninjau ulang keputusan tersebut. Namun Bahlil yakin perbedaan pendapat akan mereda. Ia berharap semua pihak tetap memegang nilai persatuan nasional. Ia juga mengajak masyarakat fokus pada pembangunan ekonomi yang menjadi agenda pemerintah saat ini. Dialog antara tokoh politik dan kelompok masyarakat diperkirakan masih akan terus berlangsung karena isu ini tetap menjadi perhatian publik.
