Pesankata.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat tinggi negara ke kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Minggu 23 November 2025. Pertemuan itu berlangsung dari siang hingga malam. Beberapa menteri hadir. Mereka adalah Bahlil Lahadalia, Supratman Andi Agtas, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Prasetyo Hadi. Kepala lembaga negara juga ikut hadir. Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Yusuf Ateh, serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Agenda utama pertemuan membahas sektor kehutanan dan pertambangan. Pemerintah ingin mempercepat tindak lanjut hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Satgas penertiban aktivitas pertambangan ilegal. Data Kemensesneg menunjukkan banyak kasus yang belum tersentuh aparat karena faktor akses dan pengawasan. Presiden menilai situasi ini harus ditangani segera.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945. Prinsip pengelolaan sumber daya alam harus kembali pada kepentingan rakyat. Ia meminta para pejabat memaksimalkan penegakan hukum. Pemerintah melihat banyak praktik penambangan tanpa izin yang merugikan negara dan masyarakat.
Isu tambang ilegal sudah lama menjadi fokus pemerintah. Banyak laporan publik menunjukkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan liar di berbagai daerah. Lahan konservasi ikut terdampak. Penambangan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau IUP terus ditemukan. Pemerintah menilai pola pelanggaran serupa terjadi di banyak wilayah.
Bahlil Lahadalia memperkuat arahan Presiden. Ia menyatakan bahwa setiap pelanggar akan diproses tanpa pengecualian. Kementerian ESDM mencatat dua kategori tambang ilegal. Pertama, penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin lengkap. Kedua, aktivitas di luar kawasan hutan tanpa IUP. Pemerintah ingin membedakan kedua kategori agar proses penegakan lebih tepat.
Aparat keamanan diminta aktif mendukung operasi penertiban. PPATK diminta memperkuat pemantauan aliran dana. Pemerintah melihat indikasi perputaran uang dalam jumlah besar pada aktivitas tambang ilegal. Data itu dibutuhkan untuk memutus rantai pelanggaran. BPKP juga diminta memperketat audit sektor terkait.
Pertemuan di Hambalang juga menyinggung daerah yang sulit dijangkau aparat. Presiden menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah ingin memastikan setiap wilayah yang rawan pelanggaran mendapat perhatian penuh. Prabowo menyebut tidak ada toleransi untuk pihak yang mencoba melindungi praktik ilegal.
Pemanggilan pejabat ke Hambalang menjadi sinyal bahwa pemerintah memprioritaskan penegakan hukum di sektor tambang dan kehutanan. Pemerintah ingin memastikan kebijakan berjalan konsisten. Prabowo meminta seluruh jajarannya mengikuti arahan tanpa langkah tambahan yang menyimpang dari keputusan pusat.
