Tetap Jadi Prioritas, Lima Lumbung Padi Baru Akan Dibangun di Kukar pada 2025
Pesankata.com, Tenggarong – Meski pemerintah pusat menerapkan kebijakan penghematan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan program pembangunan lumbung pangan tetap berjalan sesuai rencana.
Melalui Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara, pemerintah daerah menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada program strategis, seperti pembangunan lumbung padi, lantai jemur, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Kepala Dinas Ketapang Kukar, Sutikno, menjelaskan bahwa penghematan lebih difokuskan pada belanja operasional dan administratif, seperti perjalanan dinas serta kebutuhan birokrasi.
“Efisiensi memang harus dilakukan, tetapi tidak berarti semua program terkena imbas. Program strategis seperti lumbung pangan tetap kami jalankan,” ujarnya, 4 Maret 2025.
Menurutnya, keberadaan lumbung padi memiliki peran vital dalam memperkuat kemandirian pangan di tingkat daerah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tersebut tetap menjadi prioritas, terutama dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Meski tetap berjalan, pembangunan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah. Salah satu syarat utama adalah tersedianya lahan sawah aktif minimal 60 hektare di daerah yang mengusulkan program.
“Tidak semua wilayah bisa mendapatkan program ini. Ada standar teknis yang harus dipenuhi agar fasilitas yang dibangun benar-benar optimal,” jelasnya.
Untuk tahun anggaran 2025, terdapat lima wilayah yang menjadi fokus pembangunan, yakni Jembayan, Sebulu, Tenggarong, Loa Ipuh, dan Loa Janan Ulu. Kelima lokasi tersebut dinilai memiliki potensi pertanian yang memadai dan memenuhi persyaratan teknis.
Sutikno berharap program ini dapat memberikan manfaat langsung bagi petani, terutama dalam menjaga stok gabah, mengurangi kerugian pasca-panen, serta meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian.
“Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bagaimana menciptakan sistem pangan desa yang kuat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan tetap berjalannya program ini di tengah kebijakan efisiensi, Pemkab Kukar menunjukkan komitmen dalam menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah.
